Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menanggapi hasil audit Badan Pengawasan Pembangunan Keuangan (BPKP) pembelian kereta bawah tanah di Jepang (KRL).

Menurut Adita, Kemenhub akan menindaklanjuti hasil audit yang dilakukan BPKP untuk mendapatkan solusi terbaik.

Dihubungi Tribunnews, Jumat (4 Juli 2023), Adita mengatakan, “Kementerian Perhubungan mendukung usulan Panitia V DPR RI untuk menindaklanjuti hasil BPKP”.

Memang, kata Adita, Kementerian Perhubungan akan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik atas masalah tersebut.

“Departemen Perhubungan akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan solusi terbaik,” jelasnya.

Sementara itu, Adita mengatakan PT KCI sangat membutuhkan pembelian KRL bekas impor dari Jepang karena fasilitas KRL akan segera dinonaktifkan.

“Ada kebutuhan mendesak untuk merenovasi fasilitas KRL yang sudah tua, sehingga PT KCI mencari untuk membeli fasilitas yang bukan baru,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Koordinasi Penanaman Modal Kemaritiman (Kemenko Marves) resmi menolak impor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang.

“Saat ini impor ini tidak direkomendasikan. Berdasarkan kajian, sangat jelas akan mengacu pada Hasil Peninjauan (BPKP),” ujar Septian Hario Seto, Deputi Koordinator Pertambangan dan Investasi.

Seto menjelaskan bantahan itu sejalan dengan hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Pembangunan Keuangan (BPKP). Ada empat hal yang mendasari keputusan tersebut.

Pertama, skema impor KRL yang digunakan tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian Tanah Air.

Kedua, pembelian KRL bekas impor tidak bisa dipertimbangkan. Sebab, pemerintah fokus memaksakan produksi dalam negeri dan substitusi impor melalui P3DN.

“Ketiga, KRL bukan baru yang diimpor dari Jepang tidak memenuhi kriteria barang modal bukan baru yang dapat diimpor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur tentang kebijakan dan ketentuan impor. ” dia berkata.

Jumlah armada KRL saat ini tercatat sebanyak 1.114 dan masih mampu mengangkut hingga 273,6 juta penumpang.

Diakui Seto, hasil audit BPKP terhadap ketersediaan KRL dan estimasi jumlah penumpang tahun lalu lebih baik dibandingkan 2019.

Pasalnya, jumlah KRL siap pakai pada data BPKP 2019 sebanyak 1.078 dan berkapasitas 336,3 juta penumpang.

Dia menjelaskan, pada 2023 jumlah armada akan semakin banyak. Namun, jumlah penumpang yang diharapkan masih akan jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2019.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *